Hj Sofiatunnisa Menumbuhkan Pendidikan Berbasis NU

Brebes, Haedar Nashir. Hj Sofiatunnisa, meski bukan seorang guru tetapi keinginannya memajukan dunia pendidikan sangat getol. Terbukti sejak masih duduk di bangku Madrasah, sudah senang mulang ngaji. Dia sangat trenyuh, saat belajar mengaji ketika mendapat kepercayaan dari ustadznya untuk menggladi ? teman-teman sebayanya yang ikut ngaji.

“Saya bangga ketika disuruh Pak Kiai untuk menggladi teman-temanku, saya duduk di tengah-tengah di antara mereka bagai seorang guru,” ungkap Nyai Hajjah Sofiatunnisa ketika memulai perbincangan dengan penulis di rumahnya, kawasan Pondok Pesantren Shofwatussu’ada, kampung Krajan Rt 02 Rw 02 Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Brebes.

Hj Sofiatunnisa Menumbuhkan Pendidikan Berbasis NU (Sumber Gambar : Nu Online)

Hj Sofiatunnisa Menumbuhkan Pendidikan Berbasis NU

Sejak duduk dibangku Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nahdlatul Ulama (NU) Bumiayu, dia sudah tamat Juz Amma. Dari situlah kemudian mendapat kepercayaan dari Pak Kiai di mana dia belajar mengaji untuk membantu, mengajar teman-teman sebayanya. “Sangat seru ngaji jaman dulu, sebab sebelum subuh saja sudah berangkat sambil membawa obor,” kenang wanita kelahiran Bumiayu tahun 1948.

Sangkin senangnya mengaji, Nyai Sof, demikian panggilan akrabnya pernah di-wedeni, berupa Jin yang tinggi besar sedang sembahyang di atas batu pinggir kali. “Saking takutnya, kami lari tunggang langgang,” kenangnya sembari tertawa kecil.?

Haedar Nashir

Nyai Sof hanya menempuh pendidikan di MI NU Bumiayu, selanjutnya ke SD 1 Ta’alamul Huda Bumiayu dan melanjutkan mondok ke Tambak Beras Jombang Jawa Timur selama 4 tahun.?

Dari pesantren, dia satu kamar dengan Shinta Nuriyah yang juga Istri Presiden Abdulrahman Wahid (Gus Dur). Sepulang dari Pondok, Nyai Sof langsung menikah dengan sang Suaminya kini, Kiai Said Yaqub (Alm). “Sementara Bu Nur (biasa Nyai Sof menyapa Shinta Nuriyah), melanjutkan ke IAIN Yogyakarta,” terangnya.

Shinta Nuriyah juga melakukan penelitian tentang pendidikan Islam di Bumiayu, sembari menginap di rumahnya selama 2 minggu. Hingga ? sekarang komunikasinya terus lancar, bahkan ketika Buka Puasa Bersama di Pesantren Al Hikmah 2 Benda pada Ramadhan 2015 lalu, Nyai Sof mendampingi Shinta Nuriyah, seakan-akan reuni.?

Ilmu yang didapat dari tambak beras, langsung Nyai Sof curahkan sepenuhnya untuk para santri di Pondok Shofwatussu’ada, yang dia kelola bersama sang suami. “Kami tidak ingin anak-anak pegunungan tidak mengenyam pendidikan, semua harus menimba ilmu, sehingga ahlak dan derajatnya makin meningkat,” tuturnya.

Ibu dari H Mukson, H Kholili, H Lisa Khulasoh, Hj Umi Johara dan Arif Rachman ini selanjutnya mendirikan sekolah umum SMK Al Huda, 100 meter dari pondok dan rumah tinggalnya.?

Haedar Nashir

Sebagai anak pertama dari 11 bersaudara, Sofiyah muda, menjadi tumpuan keluarganya. Maka dia bertanggung jawab penuh dengan segala resiko apapun yang menjadi keputusan di manajemen keluarganya. Termasuk keputusan untuk mengelola pendidikan yang tergabung dalam yayasan. Hingga kini, yayasan yang dikelolanya bergerak dalam dunia pendidikan seperti TK/PAUD Khoerunisa, Madrasah Diniyah Khoerunisa, TPQ Khoerunisa, Majelis Taklim Khoerunisa, SMK Al Huda dan Pondok Pesantren Shofwatussu’ada.?

Yang paling berkembang adalah SMK Al Huda Bumiayu dengan jumlah siswa mencapai 948. Mereka tersebar di jurusan Busana Batik, Teknik Komputer Jaringan dan Teknik Sepeda Motor Honda. Padahal, awal mula SMK ini berdiri hanya mendapat 25 siswa dan pada putus sekolah sehingga tinggal 16 siswa.?

“Saya hanya modal nekad, karena pengin memajukan pendidikan. Saya tidak putus asa dan berkomitmen membayar gaji guru walau dengan uang pribadi, akhirnya guru-guru pun semangat terus dan lambat laun maju seperti sekarang ini,” ucapnya.?

Ketika menjadi Anggota DPRD Brebes dari Fraksi PKB periode 1999-2004, dia tetap getol memperjuangkan dunia pendidikan. Kebetulan juga berada di Komisi E yang membidangi pendidikan, maka perjuangan Nyai Sof tidak pernah pupus, termasuk melakukan advokasi pendirian SMP Negeri 4 Bumiayu. “Saya harus berjuang mati-matian agar SMP 4 Bumiayu bisa berdiri demi keberlanjutan anak-anak Bumiayu menempuh pendidikan dasar 9 tahun,” tekadnya.

Di Muslimat NU, Nyai Sof juga dipercaya menjadi Ketua Yayasan Pendidikan PC Muslimat NU Kabupaten Brebes. Sebelumnya, menjadi Ketua PAC Fatayat NU Bumiayu hingga 4 periode, selanjutnya dipercaya menjadi Wakil Ketua PC Fatayat NU Kabupaten Brebes.?

Seiring perjalanan usia, dia menjadi Wakil Ketua PC Muslimat NU. Dia menolak menjadi Ketua Fatayat maupun Muslimat di tingkat Kabupaten dengan alasan keterbatasan waktu dan jarak ke kota Kabupaten yang terlalu jauh. “Jarak tempuh ke kota Kabupaten menjadi persoalan tersendiri bagi warga Bumiayu, termasuk saya,” kata Nenek bercucu 15 ini.?

Dia bangga dengan kondisi masyarakat Bumiayu yang bersemangat luar biasa menempuh pendidikan, terutama pendidikan Islam. Ratusan pondok pesantren berdiri di wilayah Bumiayu dan sekitarnya. Termasuk berdirinya tiga perguruan, mentasbihkan Bumiayu sebagai Kota Santri, Kota Pendidikan Islam. Di sana sini berdiri pondok pesantren dan sekolah, tetapi semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada masalah kecemburuan dalam mengelola pendidikan. “Semua berfastabikhul Khoerot,” pungkasnya. (Sri Defi/Mukafi Niam)?

Dari Nu Online: nu.or.id

Haedar Nashir PonPes, Olahraga Haedar Nashir

Tidur Seharian, Adakah Pahala Puasanya?

Orang bilang, puasa itu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Menahan diri ini sepertinya lebih terasa di saat yang bersangkutan tengah berjaga dibandingkan sambil tidur. Apa betul demikian? Apakah menahan diri sambil tidur itu masih bisa disebut menahan diri?

Kalau dihitung-hitung seperti itu, maka Allah memiliki perhitungan yang lebih luas dengan penuh rahmatnya. Allah tetap memberikan pahala bagi orang puasa sambil tidur. Syekh Romli dalam Nihayatul Muhtaj mengatakan,

Tidur Seharian, Adakah Pahala Puasanya? (Sumber Gambar : Nu Online)

Tidur Seharian, Adakah Pahala Puasanya?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Haedar Nashir

Menurut pendapat yang shahih, tidur yang mengabiskan waktu sehari penuh itu tidak masalah secara syara’ karena ia tetap dinilai pihak yang kena khithab syara’. Lagi pula orang tidur itu akan terjaga bila dibangunkan. Karenanya, ia wajib mengqadha’ sembahyang yang luput sebab tidur, bukan luput sebab pingsan.

Haedar Nashir

Menerangkan komentar gurunya, Syekh Ali Syibromalisi mengatakan dalam Hasyiyahnya alan Nihayah,

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Redaksi “tetap dinilai pihak yang kena khithab syara’”, maksudnya yang bersangkutan tetap diberikan pahala karena puasanya berdasarkan illat hukum yang sudah tersebut itu.

Namun tetap saja kita tidak boleh menyalahgunakan rahmat Allah yang luas itu, lalu memilih tidur seharian. Masih lebih baik kalau kita menghidupkan siang hari itu dengan baca Al-Quran, mengaji, dzikiran, sedekah, atau aktivitas yang disunahkan lainnya.

Di samping itu, kita juga masih memiliki kewajiban lain selama puasa, yakni menjalani aktivitas keseharian kita sebagaimana biasa. Petani berangkat ke sawah. Pegawai menuju kantor. Pelajar menuju sekolah. Pedagang menuju pasar. Puasa bukan alasan untuk tidur atau menurunkan tensi aktivitas harian. Pasalnya kita hidup bukan sekadar untuk pahala. Itu sudah urusan Allah. Tetapi kita juga memiliki kewajiban-kewajiban di luar puasa.

Namun demikian tidur masih lebih baik daripada terjaga lalu melakukan aktivitas yang benar-benar dapat membatalkan pahala puasa seperti dusta, ghibah, menghasut, menyudutkan orang atau kelompok lain. Atau pilihannya kita mengunci mulut saat berpuasa sambil melakukan kewajiban harian daripada tidur atau menjelek-jelekkan pihak lain. Wallahu a’lam. (Alhafiz K)

Dari Nu Online: nu.or.id

Haedar Nashir Hadits, Pertandingan, Ulama Haedar Nashir

Dirjen Haji Kemenag RI Mestinya Tunda Mereka Yang Sudah Haji

Jakarta, Haedar Nashir. Keterbatasan kuota haji yang membuat panjangnya antrean, berdampak pada kecilnya kesempatan masyarakat untuk menunaikan ibadah haji. Karenanya, banyak orang harus menunggu antrean hingga belasan bahkan 27 tahun. Di tengah kepadatan antrean ini, perlu ada peraturan Dirjen Kemenag RI yang memprioritaskan calon jamaah yang belum berhaji.

Pernyataan ini merupakan hasil kajian para kiai NU pada sidang bahtsul masail pra muktamar NU di pesantren Krapyak, Yogyakarta, Sabtu malam hingga Ahad dini hari (28-29/3).

Dirjen Haji Kemenag RI Mestinya Tunda Mereka Yang Sudah Haji (Sumber Gambar : Nu Online)

Dirjen Haji Kemenag RI Mestinya Tunda Mereka Yang Sudah Haji

Menurut KH Aniq Muhammadun dari Pati, pemerintah dalam hal ini Dirjen Haji Kemenag RI berkewajiban mendahulukan kewajiban haji yang bersifat fardhu ain (haji pertama setiap orang) dibanding kewajiban fardhu kifayah (haji tidak wajib seperti haji kedua dan seterusnya).

Haedar Nashir

“Bila terjadi kepadatan antara fardhu kifayah dan fardhu ain, maka fardhu ain yang dimenangkan. Kalau pemerintah tidak mengikuti kaidah ini, kesalahan ada di pemerintah, bukan di pendaftar,” kata Rais Syuriyah PCNU Pati ini.

Sebenarnya, kesalahan terletak pada Dirjen Kemanag RI ketika terjadi keberangkatan kedua atau ketiga orang sudah menunaikan haji wajib. Pasalnya pemerintah memiliki hak untuk mengatur keberangkatan. “Pemerintah kan bisa mendata mana warga yang belum dan warga yang sudah haji,” kata pengasuh pesantren Manbaul Ulum, Pati.

Haedar Nashir

Mestinya Dirjen Haji Kemenag RI memiliki database agar mereka yang sudah pernah melangsungkan ibadah haji dapat ditunda keberangkatannya untuk kedua kali dan seterusnya. “Kasihan juga mereka yang mendaftar saat usia sudah agak lanjut lalu mengantre di belakang mereka yang sudah berangkat?”

“Pemerintah perlu membuat undang-undang ini karena terdapat mashlahah ammah berupa pemberian kesempatan haji bagi orang lain yang belum menunaikan haji wajib,” tandas Kiai Aniq yang usulannya diterima forum bahtsul masail pra muktamar PBNU di Krapyak. (Alhafiz K)

Dari Nu Online: nu.or.id

Haedar Nashir Nasional Haedar Nashir

Guru Harus Dilibatkan dalam Penentuan Kelulusan UN

Yogyakarta, Haedar Nashir. Penentu kelulusan siswa itu seyogianya diserahkan kepada pihak sekolah. Penentuan kelulusan oleh pemerintah pusat berarti merampas hak guru dan sekolah karena pemerintah hanya menilai prestasi pelajar dari ujian tulis saja.

Guru Harus Dilibatkan dalam Penentuan Kelulusan UN (Sumber Gambar : Nu Online)

Guru Harus Dilibatkan dalam Penentuan Kelulusan UN

Demikian tanggapan Drs. Suharyanto, Kepala Sekolah SMK Ma’arif Yogyakarta, terhadap isu kebijakan pemerintah tentang ujian nasional yang akan ditentukan oleh sekolah, saat ditemui Haedar Nashir di kantornya, Jl. Hos Cokroaminoto, Sabtu (17/01).

Ia menjelaskan, memang seharusnya, dalam penentuan kelulusan harus mempertimbangkan budi pekerti, perilaku dan kreativitas siswa. “Kita (guru) tahu siswa kita seperti apa.? Kita bisa menambah nilai bagi anak yang patut ditambah. Misalnya, kalau ada siswa yang rajin sekali masuk sekolah dan berperilaku baik, maka ini akan kita pertimbangkan. Kalau siswa seperti itu dinyatakan tidak lulus kan tidak adil,” ungkapnya.

Haedar Nashir

Suharyanto menjelaskan tentang ketidakadilan lain, misalnya ketika ada siswa yang sering bolos, buruk secara perilaku, tapi lulus karena ia beruntung mennjawab soal dengan benar meski dengan cara mengundi.

“Budi pekerti, sopan santun, menjadi krisis di sekolah, karena penentuan kelulusan hanya berdasarkan ujian tulis. Kalau kelulusan ditentukan oleh sekolah, itu akan menjadi bahan pertimbangan kelulusan bagi siswa. Kalau kelulusannya ditentukan oleh pusat, guru tidak berhak menilai anak,” tandasnya.

Haedar Nashir

Sampai saat ini, kata Suharyanto, belum ada surat edaran resmi dari pemerintah. “Baik besok ujiannya mau Unas atau apa, ditentukan oleh pemerintah atau sekolah, kita sudah siap. Guru-guru sudah kita bagi tugas, masing-masing guru kita minta untuk menangani dua siswa, untuk mengawal sejak sekarang hingga menjelang ujian," tuturnya. (Nur Sholikhin/Mahbib)

Dari Nu Online: nu.or.id

Haedar Nashir Amalan, Nahdlatul, Nasional Haedar Nashir

NU, "Narik Urunan" Demi Kebesaran Islam

Jember. Haedar Nashir

NU yang sering diplesetkan dengan terminologi “narik urunan” boleh juga diterapkan dalam manajemen pengelolaan Nahdlatul Ulama, asalkan itu berlaku bagi internal dan simpatisan. Sebab, kekuatan NU memang terletak di jumlah massanya yang besar.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua PCNU Jember Abdul Haris saat menjadi pemateri Latihan Kader Dasar (LKD) Pimpinan Cabang Fatayat NU Jember? di aula kantor NU Jember, Ahad (15/1).

Menurutnya, NU sesungguhnya mempunyai potensi yang luar biasa, baik dari sisi ekonomi maupun politik. Jika potensi ekonmi NU digarap dengan serius, maka tentu akan menghasilkan sesuatu yang besar untuk agama Islam. “Sayangnya, potensi ekonomi NU belum digarap secara maksimal. Jangankan untuk pemberdayaan ekonomi umat, untuk kegiatan kantor NU saja, masih belum,” ucapnya.

NU, Narik Urunan Demi Kebesaran Islam (Sumber Gambar : Nu Online)

NU, "Narik Urunan" Demi Kebesaran Islam

Paparan Ustadz Haris soal potensi ekonomi NU kemrdian mengerucut pada seputar kegiatan dan program-program NU. Dikatakannya, narik urunan sejatinya merupakan solusi terbaik bagi pendanaan kegiatan-kegiatan NU. Apalagi selama ini, faktor utama yang menjadi kendala agenda kegiatan NU adalah soal dana.

Ia mengaku yakin warga NU juga tak keberatan dimintai iuran secara rutin asalkan dikelola dengan transparan dan penuh tanggung jawab. “Coba di Jember berapa ratus ribu warga NU jumlahnya. Misalkan setiap bulan nyumbang 1000 rupiah saja, sudah berapa dana yang terkumpul tiap bulan. Yang penting sekarang kuncinya adalah transparan. Makanya untuk membuat NU besar dan hebat, mari kita terjemahkan NU dengan narik urunan,” jelasnya.

Komisi Fatwa MUI Jember itu menambahkan, NU di masa-masa awal, narik urunan adalah hal biasa. Para ulama dan pendiri NU, tak segan-segan merogoh kocek pribadinya dengan ikhlas untuk mendanai acara-acara NU. NU, katanya, merupakan warisan berharga dari para ulama yang harus dirawat dan dilestarikan. “NU wajib kita rawat. Ibarat rumah, kita tinggal menempati saja,” urianya. (Aryudi A. Razaq/Abdullah Alawi)

Haedar Nashir

Haedar Nashir

Dari Nu Online: nu.or.id

Haedar Nashir Quote Haedar Nashir

Rumah Sakit di India Ajukan Sertifikasi Halal

Chennai, Haedar Nashir. Sejumlah rumah sakit di India tengah mengajukan permohonan untuk sertifikasi halal dari otoritas yang berwenang. Hal ini mengingat lebih dari 75 persen wisatawan medis yang datang ke India adalah muslim dari Timur Tengah. 

Global Health City yang berbasis di Chennai, adalah rumah sakit pertama di India yang mendapatkan sertifikasi halal dari Halal India, sebuah lembaga halal independen yang diakui pemerintah India (TCN) dan Aliansi Integritas Halal Internasional (IHIA) di Malaysia, dan Kamar Dagang dan Industri Islam di Arab Saudi. 

Rumah Sakit di India Ajukan Sertifikasi Halal (Sumber Gambar : Nu Online)

Rumah Sakit di India Ajukan Sertifikasi Halal

Sementara itu manajer operasional Halal India, Mohamed Noman Lateef, mengatakan, setidaknya ada lima rumah sakit di India telah mengajukan permohonan untuk sertifikasi tersebut.

Haedar Nashir

Kepala Rumah Sakit Global Health City, Dr K Ravindranath, mengatakan bahwa pihaknya membuat pengumuman mengenai waktu sholat sekaligus menyediakan tempat khusus bagi wanita untuk menjalankan sholat.

Haedar Nashir

"Kami memberitahu mereka [pasien] bahwa kita membuat pengumuman publik untuk sholat dan memastikan bahwa kami memberikan wanita tempat terpisah selama shalat," katanya belum lama ini.

Menurutnya, pengajuan untuk sertifikasi halal adalah salah satu proses paling sulit bagi rumah sakit di negara tersebut.

"Dengan dua miliar muslim di seluruh dunia, kami melihat sertifikasi halal merupakan bagian dari usaha untuk meraih kepercayaan dari pasien muslim," ungkapnya, seperti dikutip twocircle.net.

Ahli bedah transplantasi, Dr Shankar Madhu, mengatakan bahwa muslim Timur Tengah memiliki budaya yang berbeda dari yang lain.

"Orang-orang dari Timur Tengah memiliki budaya yang berbeda. Kami tidak memasuki ruangan pasien wanita tanpa izin mereka. Seorang perawat perempuan akan berjalan duluan dan meminta izin untuk memasukkan seorang dokter laki-laki," katanya.

"Ini bukan hanya tentang makanan atau ruang sholat, ini tentang gaya hidup. Bagi setiap muslim adalah penting bahwa setiap bisnis yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari haruslah bersih, higienis dan tidak merugikan kesehatan mereka sebagaimana diterangkan dalam teks agama. Artinya, ini adalah tolok ukur baru untuk kualitas," kata Manajer Pengembangan Bisnis Halal India Sheetal Bajaj.

Penulis : Sudarto Murtaufiq

Dari Nu Online: nu.or.id

Haedar Nashir AlaNu, Humor Islam Haedar Nashir

Ekonomi Ditata dari Orientasinya

Oleh KH Abdurrahman Wahid. Sejak kemerdekaan di tahun 1945, orientasi ekonomi kita banyak ditekankan pada kepentingan para pengusaha besar dan modern. Di tahun 1950-an, dilakukan kebijakan Benteng, dengan para pengusaha pribumi atau nasional memperoleh hampir seluruh lisensi, kredit dan pelayanan pemerintah untuk “mengangkat” mereka. Hasilnya adalah lahir perusahaan “Ali-Baba” , yaitu dengan mayoritas pemilikan ada di tangan para pengusaha pribumi (Ali) dan pelaksana perusahaan seperti itu dipimpin oleh keturunan Tionghoa (Baba). Ternyata, kebijakan itu gagal. ‘Si Baba’ atau pengusaha keturunan Tionghoa, karena ketekunan dan kesungguhannya mulai menguasai dunia usaha, baik yang bersifat peredaran/perdagangan barang-barang maupun pembuatan/produksinya, walau adanya pembatasan ruang gerak warga negara keturunan Tionghoa, untuk tidak aktif/memimpin di bidang-bidang selain perdagangan.

Ekonomi Ditata dari Orientasinya (Sumber Gambar : Nu Online)

Ekonomi Ditata dari Orientasinya

Demikian pula dengan sistem quota dalam pendidikan, mau tidak mau mempengaruhi ruang gerak warga negara keturunan Tionghoa di bidang perdagangan saja. Mereka dengan segera memanfaatkan kelebihan uang mereka, untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka di luar negeri. Karena tidak terikat dengan sistem beasiswa yang disediakan pemerintah untuk berbagai bidang studi, mereka lalu memanfaatkan pendidikan luar negeri yang memberikan perhatian lebih besar kepada pendidikan berbagai bidang seperti, teknologi, produksi, kimia, komunikasi terapan, kemasan (package), pemasaran, penciptaan jaringan (networking) dan permodalan. Di tahun-tahun terakhir ini, para pengusaha keturunan Tionghoa itu bahkan sudah mencapai tingkatan kesempurnaan (excellence) dalam bidang-bidang tersebut, seperti terbukti dari hasil-hasil yang dicapai anak-anak mereka di luar negeri.

Karena itu tidaklah mengherankan, jika lalu dunia usaha (bisnis) mereka kuasai. Para manager/pimpinan usaha ada di tangan mereka, bahkan hal itu terasa pada tingkat usaha di bidang keuangan/finansial. Bahkan Bulog dan Dolog hampir seluruhnya berhutang uang pada mereka. Sehingga praktis merekalah yang menentukan jalannya kebijakan teknis, dalam hal-hal yang menyangkut sembilan macam kebutuhan pokok bangsa. Tidak mengherankan jika lalu ada pihak yang merasa, ekonomi negeri kita dikuasai oleh keturunan Tionghoa. Itu wajar saja. Bahkan lontaran emosional itu akan menjadi sangat berbahaya, jika ditutup- tutupi oleh pemerintah dan media dalam negeri. Namun, harus segera ditemukan sebuah kerangka lain, untuk menghindarkan lontaran-lontaran perasaan yang emosional seperti itu. Janganlah berbagai reaksi itu, lalu berkembang karena dipercaya oleh orang banyak.

Haedar Nashir

Kesenjangan kaya-miskin yang terus menjadi besar dalam kenyataan, maka diperlukan sebuah penataan ekonomi bangsa kita. Bagaimanapun juga harus diakui, bahwa apa-apa yang terbaik di negeri kita, dikuasai/dimiliki oleh mereka yang kaya, baik golongan pribumi maupun golongan keturunan Tionghoa. Namun untuk menyelamatkan diri dari kemarahan orang melarat, baik yang merasa miskin ataupun yang memang benar-benar tidak menguasai/memiliki apa-apa, maka elite ekonomi/orang kaya kalangan pribumi selalu meniup-niupkan bahwa perekonomian nasional kita dikuasai/dimiliki para pengusaha golongan keturunan Tionghoa. Karena memang selama ini media nasional dan kekuasaan politik selalu berada di tangan mereka, dengan mudah saja pendapat umum dibentuk dengan menganggap golongan keturunan Tionghoa, yang lazim disebut golongan non-pribumi, sebagai penguasa perekonomian bangsa kita.

Haedar Nashir

Kesan salah itu dapat segera dibetulkan dengan sebuah koreksi total atas jalannya orientasi perekonomian kita sendiri. Koreksi total itu harus dilakukan. Orientasi yang lebih mementingkan pelayanan kepada pengusaha besar dan raksasa, apapun alasannya, termasuk klaim pertolongan kepada pengusaha nasional “pribumi”, haruslah disudahi. Sebenarnya yang harus ditolong adalah pengusaha kecil dan menengah, seperti yang diinginkan oleh Undang-undang Dasar kita, maupun berbagai peraturan yang lain. Dengan demikian tidaklah tepat mempersoalkan “pribumi” dan “non-pribumi”, karena persoalannya bukan terletak di situ, masalahnya adalah kesenjangan antara kaya dan miskin.

Jadi, yang harus dibenahi, adalah orientasi yang terlalu melayani kepentingan orang-orang kaya, atas kerugian orang miskin. Kita harus jeli melihat masalah ini dengan kacamata yang jernih. Perubahan orientasi itu terletak pada dua bidang utama, yaitu pertolongan kepada UKM, Usaha Kecil dan Menengah dan upaya mengatasi kemiskinan. Kedua langkah itu harus disertai pengawasan yang ketat, disamping liku-liku birokrasi, yang memang merupakan hambatan tersendiri bagi upaya memberikan kredit murah kepada UKM. Padahal saat ini, apapun upaya yang dilakukan untuk menolong UKM, selalu menghadapi hambatan. Jadi, haruslah dirumuskan kerangka yang tepat untuk tujuan ini. Dan tentu saja, upaya mengatasi kemiskinan menghadapi begitu banyak rintangan dan hambatan, terutama dari lingkungan birokrasi sendiri.

***

Padahal tujuan pemerintah dan kepemimpinan dalam pandangan Islam adalah maslahah ‘âmmah, yang secara sederhana diterjemahkan dengan kata kesejahteraan. Kata kesejahteraan ini, dalam Undang-undang Dasar kita, dinamakan keadilan dan kemakmuran. Sekaligus dalam pembukaan UUD 1945 diterangkan, bahwa tujuan bernegara bagi kita semua diibaratkan menegakkan masyarakat yang adil dan makmur. Ini juga menjadi sasaran dari ketentuan Islam itu, dengan pengungkapan “kebijakan dan tindakan seorang pemimpin atas rakyat yang dipimpinnya, terkait langsung dengan kepentingan rakyat yang dipimpinnya (tasharruful imâm ‘alâr-ra’iyyah manûthun bil- mashlahah).”

Dalam bahasa sekarang, sikap agama seperti itu dirumuskan sebagai titik yang menentukan bagi orientasi kerakyataan. Itulah yang seharusnya menjadi arah kita dalam menyelenggarakan perekonomian nasional. Bukannya mempersoalkan asli dan tidak dengan latar belakang seorang pengusaha. Pandangan picik seperti itu, sudah seharusnya digantikan oleh orientasi perekonomian nasional kita yang lebih sesuai dengan kebutuhan mayoritas bangsa.

Masalahnya sekarang, perekonomian nasional kita terkait sepenuhnya dengan persaingan bebas, keikutsertaan dalam perdagangan internasional yang bebas dan mengutamakan efisiensi rasional. Karenanya orientasi ekonomi rakyat harus difokuskan kepada prinsip “menjaga dan mendorong” UKM. Namun sebelumnya dalam hal ini adalah, keharusan merubah orientasi perekonomian nasional itu sendiri.

*) Diambil dari Abdurrahman Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi, 2006 (Jakarta: The Wahid Institute). Tulisan ini pernah dimuat di Memorandum, 3 Januari 2003.

Dari Nu Online: nu.or.id

Haedar Nashir Hadits Haedar Nashir