Setiap Pekan, NU Care Nganjuk Santuni Dhuafa dalam Jumat Berbagi

Jakarta, Haedar Nashir - NU Care Lazisnu Nganjuk membuat program menarik dalam berbagi dengan kaum dhuafa. Bekerja sama dengan Radio Tasma FM, NU Care Lazisnu Nganjuk secara rutin menggelar Jumat Berbagi. Mereka membagikan nasi bungkus kepada kalangan dhuafa di jalanan.

Jumat Berbagi dari NU Care Lazisnu Nganjuk digelar di lokasi yang berbeda setiap pekannya. Pada Jumat (20/1) pagi, NU Care membagikan nasi bungkus di tiga titik, yaitu di Pasar Kertosono, perempatan Jalan Kertosono, dan Stasiun Kertosono.

Setiap Pekan, NU Care Nganjuk Santuni Dhuafa dalam Jumat Berbagi (Sumber Gambar : Nu Online)

Setiap Pekan, NU Care Nganjuk Santuni Dhuafa dalam Jumat Berbagi

“Pada acara tersebut dibagikan sedikitnya 250 nasi bungkus. Dana yang dihabiskan sekitar 1,5 juta,” kata Ketua NU Care Lazisnu Nganjuk Subhan melalui pesan tertulis kepada Haedar Nashir.

Haedar Nashir

Aksi ini melibakan para relawan dari Lazisnu Nganjuk, kru Radio Tasma FM, dan mahasiswa Praktik Pengelolaaan Zakat (PPZ) yang sedang menjalankan praktik di Lazisnu Nganjuk.

Pria yang juga Direktur Radio Tasma FM itu mengatakan, ke depan pihaknya berharap agar program tersebut menjadi kekuatan untuk berbagi di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

“Mekipun jumlah sumbangan tidak banyak, yang menerima juga merasa senang,” kata Subhan.

Haedar Nashir

Jumat Berbagi berjalan atas partisipasi dari donatur Lazisnu Nganjuk, dan para pendengar Radio Tasma FM. Informasi donatur, lokasi kegiatan, dan proses kegiatan disiarkan oleh Tasma FM. Radio Tasma FM sendiri merupakan salah satu radio komersial yang cukup mencolok menyiarkan ke-NUan. Selain menyiarkan Jumat Berbagi, Tasma FM juga menyiarkan acara interaktif dengan menghadirkan ustadz atau kiai NU.

Masyarakat yang ingin berpartisipasi dapat memberikan nasi bungkus atau uang tunai yang nantinya dipergunakan untuk membeli nasi bungkus.

Ari (55), salah satu penerima nasi bungkus dari kegiatan ini mengatakan dirinya merasa senang, karena bisa mengurangi jatah makan paginya. Ia yang bekerja sebagai tukang berpenghasilan hanya sekitar Rp.40.000 setiap harinya.

Sementara H Nurhan (65) yang turut menjadi donatur berharap agar program ini bisa diteruskan.

“Program ini sangat bagus, semoga bisa diteruskan di wilayah lain. Dan tidak hanya sebulan dua bulan,” kata H Nurhan yang menyalurkan bantuan karena informasi yang ia dengar melalui Radio Tasma FM.

Nurhan menyarankan nasi bungkus yang akan dibagikan bisa mengambil dari setiap kecamatan tempat dilaksanakannya kegiatan. (Kendi Setiawan/Alhafiz K)

Dari Nu Online: nu.or.id

Haedar Nashir Cerita, News Haedar Nashir

Pelajar NU Brebes Ngaji Ilmu Falak di Bulan Ramadhan

Brebes, Haedar Nashir

Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kabupaten Brebes, Jawa Tengah melaksanakan kegiatan Sekolah Ilmu Falak di Gedung PC Muslimat Kabupaten Brebes. Acara yang dikemas berupa pesantren kilat ini diselenggarakan selama 1 minggu di bulan suci Ramadhan, yaitu mulai tanggal 20 hingga 26 Juni 2016.

Sekolah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang ilmu falak atau astronmi kepada para kader baik IPNU maupun IPPNU (Ikatan Pelajar Putri NU) Kabupaten Brebes. Peserta terdiri dari perwakilan PAC IPNU-IPPNU se-Kabupaten Brebes. "Kegiatan ini sengaja kami selenggarakan agar para kader memahami dan mengaplikasikan ilmu falak di kehidupan sehari-hari," ucap Imam Subekhi selaku Ketua Panitia Sekolah Ilmu Falak.

Pelajar NU Brebes Ngaji Ilmu Falak di Bulan Ramadhan (Sumber Gambar : Nu Online)

Pelajar NU Brebes Ngaji Ilmu Falak di Bulan Ramadhan

Materi yang diajarkan dalam acara ini antara lain membuat jadwal waktu shalat, menentukan arah kiblat, penentuan tanggal hijriyah dan praktik pembuatan almanak (kalender) tahun 2017. Peserta mendapatkan pelajaran ilmu falak selama 1 minggu mulai dari pagi hingga malam.

Haedar Nashir

Di samping pelajaran ilmu falak, kegiatan ini juga diisi dengan kajian kitab Hujjah Ahlissunah wal Jamaah karangan KH Ali Masum dan wawasan Islam kebangsaan. Pemateri terdiri dari Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Brebes, PC IPNU Kabupaten Brebes, dan tim Falakiyah STAIBN Tegal.

Haedar Nashir

Sekretaris PC IPNU Kabupaten Brebes mengatakan bahwa hasil yang diharapkan dari pelatihan ini adalah peserta bisa mengaplikasikan ilmunya di kehidupan bermasyarakat. Sehingga kader IPNU benar-benar bisa diandalkan oleh masyarakat secara umum.

Hadir dalan pembukaan acara tersebut perwakilan dari PCNU Kabupaten Brebes, para pengurus PC IPNU Kabupaten Brebes dan para alumni IPNU Kabupaten Brebes. "Suatu kebanggaan bagi kami, kader IPNU masih semangat dalam menimba ilmu. Sehingga NU di masa yang akan datang akan semakin jaya," ujar H Ahmad Ghozali, Wakil Katib Syuriyah PCNU Kabupaten Brebes.

Program ini adalah kali pertama yang dilaksanakan oleh PC IPNU Kabupaten Brebes dan akan dicanangkan menjadi program tahunan PC IPNU Kabupaten Brebes. (Red: Mahbib)

Dari Nu Online: nu.or.id

Haedar Nashir Syariah, Berita, RMI NU Haedar Nashir

LPBINU Libatkan Lembaga NU Lainnya soal Penanggulangan Bencana

Jakarta, Haedar Nashir. Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU) bekerjasama dengan Pemerintah Australia (DFAT) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan melaksanakan program “Penguatan Kapasitas Pemerintah dan Masyarakat Daerah/Lokal dalam Kesiapsiagaan untuk Respon Bencana yang Cepat, Tepat dan Efektif”. LPBINU akan melibatkan banom dan lembaga NU lain yang responsif dan berkemampuan dalam penanggulangan bencana.

Demikian disampaikan Ketua LPBINU M. Ali Yusuf kepada wartawan setelah peluncuran program tersebut di Gedung PBNU Lantai 5, Jalan Kramat Raya Jakarta Pusat, Selasa (14/6) sore.

LPBINU Libatkan Lembaga NU Lainnya soal Penanggulangan Bencana (Sumber Gambar : Nu Online)

LPBINU Libatkan Lembaga NU Lainnya soal Penanggulangan Bencana

(Baca:? Gandeng Australia, LPBINU Tingkatkan Kapasitas Tanggap Bencana)

Ali menambahkan, program tersebut diwujudkan dalam beberapa kegiatan; yaitu pengembangan kapasitas, pengkajian risiko bencana, pengembangan sistem kesiapsiagaan bencana termasuk sistem peringatan dini dan mekanisme tanggap darurat bencana.?

Penguatan kapasitas dalam program dilaksanakan dengan melibatkan para pemangku kepentingan, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan instansi pemerintah terkait, Palang Merah Indonesia, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, media lokal, lembaga usaha dan LSM di daerah target program.?

Haedar Nashir

“Selain itu, program juga mendorong untuk memaksimalkan fungsi Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) yang sudah dimiliki oleh BPBD, terutama di tingkat provinsi sebagai sentral informasi, koordinasi khususnya operasi tanggap darurat bencana,” ujar Ali Yusuf.

Program dilaksanakan selama dua tahun (Mei 2016-Mei 2018) di empat kabupaten, yaitu di Barru dan Wajo (Sulawesi Selatan), dan Jepara dan Kudus (Jawa Tengah). Empat kabupaten tersebut termasuk daerah rawan bencana terutama banjir.

Haedar Nashir

Manajemen program terdiri dari SC (Steering Committee) dan Tim Pelaksana. SC di tingkat nasional berasal dari BNPB, PBNU, DFAT dan LPBI NU. Sedangkan di daerah, SC terdiri dari BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten.

Pelaksana program ini adalah Tim yang direkrut dan dibentuk oleh LPBI NU. Tim Pelaksana terbagi menjadi dua; Tim Pusat yang berada di Jakarta, dan Tim Lokal yang berada di daerah program.?

Adapun tahapan program adalah sebagai berikut: Pada tahun pertama, program akan fokus pada: konsolidasi program, peningkatan koordinasi stakeholder dalam PB-PRB, peningkatan kapasitas stakeholder dan penyusunan kajian risiko bencana. Pada tahun kedua berfokus pada: penyusunan sistem kesiapsiagaan dan mekanisme respon bencana serta uji sistem dan mekanisme melalui gladi posko dan gladi lapang. Selain itu, pada semester kedua tahun kedua program juga akan dilakukan penyiapan exit strategy dan keberlanjutan program.

Seluruh pelaksanaan program akan menggunakan prinsip-prinsip berikut: Pertama, berperspektif gender, di mana seluruh program, mulai dari input, proses hingga output akan mempertimbangkan aspek pengarusutamaan gender. Kedua, transparan dan akuntabel, artinya prinsip-prinsip manajemen yang transparan dan akuntabel akan diterapkan dalam pelaksanaan program.?

Ketiga, well organized, menekankan komunikasi dan koordinasi yang baik antara Tim LPBINU baik yang ada di pusat maupun di daerah target program. Keempat, tidak diskriminatif, bahwa program dirancang tidak berdasarkan kepentingan agama, ras, kelompok tertentu, jenis kelamin tertentu, tetapi terbuka untuk partisipasi semua pihak, terutama dan termasuk kelompok yang rentan bencana. (Kendi Setiawan/Fathoni)

Dari Nu Online: nu.or.id

Haedar Nashir Amalan, Daerah, Kajian Haedar Nashir

PBNU: Kinerja KPK Pakai “Mikroskop”

Jakarta, Haedar Nashir. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menyindir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kinerjanya menggunakan “mikroskop”. Karena, menurutnya, hanya kasus-kasus korupsi bersifat kecil yang hanya ditangani lembaga tersebut, sementara kasus korupsi besar hampir tak tersentuh hukum.

“Jadi, ibaratnya, kalau pakai mikroskop, gajah yang besar itu nggak kelihatan. Nah, yang kelihatan itu hanya kutu-kutu yang ada di tubuh gajah itu,” kata Hasyim di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Selasa (19/6). Ia mengatakan hal itu kepada wartawan usai diperiksa KPK terkait pengakuannya yang juga turut menerima dana non-budgetter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP).

PBNU: Kinerja KPK Pakai “Mikroskop” (Sumber Gambar : Nu Online)

PBNU: Kinerja KPK Pakai “Mikroskop”

Sebelumnya, Hasyim yang juga mantan calon wakil presiden pada Pilpres 2004 lalu, mengaku mendapat amplop yang berisi uang sebesar Rp 10 juta dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri.

Menurut Hasyim, pemeriksaan oleh KPK terhadap dirinya terkait dana yang dinilai hasil korupsi tersebut merupakan bukti bahwa upaya pemberantasan korupsi di negeri ini hanya berlaku bagi kasus-kasus yang kecil. Sedangkan, kasus-kasus korupsi berikut para koruptornya yang telah merugikan negara triliunan rupiah masih bebas berkeliaran.

Kepada wartawan, ia mengaku heran atas pemeriksaan dirinya oleh KPK. Padahal, katanya, uang yang diterimanya merupakan uang halal dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan dana non-budgetter DKP yang dipermasalahkan tersebut.

Haedar Nashir

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam, Malang, Jawa Timar, itu, menyebut keberadaan KPK sebagai “bagian dari kekuasaan, bukan bagian dari penegakan hukum dan keadilan.”. Deretan para koruptor yang telah ditangkap dan koruptor yang masih bebas berkeliaran, menunjukkan bahwa KPK tak bersungguh-sungguh memberantas penyakit bangsa tersebut.

Jika hal itu terus dilakukan, tambahnya, bukan tidak mungkin upaya pemberantasan korupsi akan berjalan di tempat dan tak ada perubahan berarti bagi cita-cita mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Selain itu, pemberantasan korupsi yang masih terkesan tebang pilih, pasti akan akan menimbulkan dendam di kemudian hari saat berganti rejim.

Karena itu, katanya, jika pemerintah memiliki niat yang sungguh-sungguh, maka harus ada perumusan kembali secara utuh dan menyeluruh terhadap upaya pemberantasan korupsi. Ia menilai, pemberantasan korupsi yang dilakukan saat ini telah melenceng dari gagasan idealnya, sebagaimana pernah dicanangkan NU dan Muhammadiyah.

Haedar Nashir

Pemberantasan korupsi, jelas mantan Ketua Pengurus Wilayah NU Jatim itu, harus melalui syarat dan tahap-tahap tertentu, tidak seperti sekarang yang terkesan sporadis atau tidak sistematis.

“Tahapannya, peningkatan gaji pegawai negeri, penataan dan pendisipilan birokrasi, pembenahan perangkat hukum, konsensus nasional, dan harus dipimpin langsung oleh Presiden. Nah, setelah semua itu terpenuhi, barulah dilakukan pemberantasan kuropsi secara menyeluruh dan represif,” terang Hasyim. (rif)

Dari Nu Online: nu.or.id

Haedar Nashir Kiai, Ulama, IMNU Haedar Nashir

"Pak Presiden, Tolong Perhatikan Kesejahteraan Guru!"

Subang, Haedar Nashir. Presiden Joko Widodo diminta mempermudah aturan terkait dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), karena akibat aturan itu sudah enam bulan pihak madrasah merasa direpotkan dalam menanggung biaya operasional madrasah.

"Menurut informasi ada aturan baru dari Menteri Keuangan yang mengubah pola pencairan dana BOS dan itu mengakibatkan dari bulan Januari sampai sekarang madrasah di berbagai daerah belum menerima dana BOS, makanya kalau memang Presiden peduli dengan pendidikan, tolong perhatikan ini," ungkap Ahmad Rifqi, salah seorang operator madrasah di Subang, Kamis (25/6)

Pak Presiden, Tolong Perhatikan Kesejahteraan Guru! (Sumber Gambar : Nu Online)

"Pak Presiden, Tolong Perhatikan Kesejahteraan Guru!"

Madrasah di Subang, lanjut dia, semuanya merasa kerepotan karena harus menutupi biaya operasional madrasah sejak bulan Januari sampai sekarang, padahal menurutnya dalam membiayai kebutuhan madrasah rata-rata mengandalkan dana BOS.

Haedar Nashir

"Mungkin hanya guru saja yang sabar dalam menjalani pekerjaan, bayangkan saja sudah enam bulan mereka belum digaji tapi tetap istiqamah, kalau yang lain mungkin udah demo dan tiap hari masuk TV terus, guru mah enggak," tambahnya

Haedar Nashir

Ia pun berseloroh, guru dituntut mencetak generasi yang cerdas dan berakhlak mulia, tapi tuntutan itu tak sesuai dengan imbalan yang didapatkannya dan hal sebaliknya terjadi pada kehidupan artis karena anak-anak cenderung mengikuti ajaran artis yang ada dalam sekolah film.

Aturan sekarang, kata dia, laporan dulu baru bisa cair. Kalau dulu tidak, cair dulu baru laporan, dan itu pun gak serumit seperti pembuatan laporan sekarang

"Sekali lagi, Pak Presiden tolong perhatikan pendidikan, perhatikan kesejahteraan guru, karena ini baru BOS ya, belum lagi ada aturan lain yang membuat guru kehilangan tunjangan sertifikasinya," tegasnya.

Sementara itu, A. Sukandar selaku Kepala Kemenag Kabupaten Subang membenarkan perihal molornya pencairan dana BOS ini, ia mengungkapkan ada perubahan pola pencairan.

"Karena ada perubahan akun dari 57 (bansos) ke 52 (kegiatan)," katanya melalui pesan singkat.

Pejabat asal Sukabumi ini pun mengetahui persis kegelisahan yang dialami oleh para guru karena ia juga adalah Ketua Yayasan yang mengelola lembaga pendidikan formal sehingga punya tanggung jawab dalam memperhatikan honorarium guru. (Aiz Luthfi/Mahbib)

 

Foto: ilustrasi

Dari Nu Online: nu.or.id

Haedar Nashir Kyai, Nahdlatul Haedar Nashir

Sarbumusi Desak Penghapusan UU Pasal Buruh Kontrak

Jakarta, Haedar Nashir. Sarbumusi, Sarikat Buruh Muslimin Indonesia, badan otonom perburuan di bawah naungan NU, mendesak Kemenakertrans untuk segera merevisi undang-undang ketenagakerjaan, UU nomor 13 tahun 2003. Revisi ini penting untuk menentukan kepastian nasib terutama tenaga kerja kontrak.

"Undang-undang tersebut dinilai belum mengatur penerapan sistem penggunaan tenaga kerja oleh perusahaan, bagaimana sistem kerja kontrak, dan outsourching. Sementara kerja kontrak semakin marak setelah krisis ekonomi dunia tahun 2008," demikian dalam rilis pers yang diterima Haedar Nashir, Ahad (30/9).

Sarbumusi Desak Penghapusan UU Pasal Buruh Kontrak (Sumber Gambar : Nu Online)

Sarbumusi Desak Penghapusan UU Pasal Buruh Kontrak

Karena belum adanya aturan jelas, tenaga kerja kontrak mengalami keresahan yang terkait dengan jaminan kesejahteraan dan kelayakan hidup.

Haedar Nashir

Tenaga kerja kontrak sering menjadi korban. Pihak perusahaan tempat mereka bekerja dan pihak perusahaan penyalur saling melempar tanggung jawab perihal kesejahteraan, kesehatan, keamanan, dan jaminan hidup ketenagakerjaannya.

Selain itu, UU di atas belum memihak buruh kontrak terkait pemotongan gaji oleh pihak perusahaan penyalur mereka. Atas nama administrasi dan kerjasama, pihak perusahaan penyalur memangkas hak buruh kontrak.

Haedar Nashir

Sarbumusi mengusung gagasan bahwa yang dikontrak hanya jenis pekerjaan, bukan tenaganya. Dengan logika ini, tenaga kerja kontrak memiliki hak dan jaminan seperti yang dimiliki tenaga kerja tetap.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Sarbumusi membuat sejumlah pernyataan sikap. Sarbumusi mendukung revisi UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan mengawal seluruh proses revisi agar sesuai dengan kepentingan buruh.

Sarbumusi menolak hasil kajian LIPI atas UU tersebut karena substansi kajian itu banyak merugikan kepentingan buruh. Terakhir, Sarbumusi mendesak DPR dan Pemerintah untuk menghapus pasal terkait tenaga kontrak dalam revisi UU nomor 13 tahun 2003.

Redaktur: A. Khoirul Anam

Penulis   : Alhafiz Kurniawan

Dari Nu Online: nu.or.id

Haedar Nashir Humor Islam Haedar Nashir

Terpilih Secara Aklamasi, Farid Afif Pimpin GP Ansor Surabaya

Surabaya, Haedar Nashir. Muhammad Farid Afif terpilih sebagai Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Surabaya periode 2017-2021 pada Konferensi Cabang (Konfercab) ke-XVIII di Gedung Hoofdbestuur PCNU Surabaya, Ahad (7/5).?

Sidang pemilihan dipimpin pengurus Pimpinan Pusat GP Ansor, Sofiwi Haris Makmun dan Affan Asirozi. Sebanyak 22 Pimpinan Anak Cabang dari 31 Anak Cabang dan 92 Pimpinan Anak Ranting GP Ansor se-Kota Surabaya hadir dalam Konfercab.?

Dalam persidangan yang relatif singkat itu, pimpinan sidang menawarkan mekanisme pemilihan ketua secara aklamasi atau musyawarah mufakat. Usulan tersebut kemudian disetuji oleh semua peserta sidang.?

Terpilih Secara Aklamasi, Farid Afif Pimpin GP Ansor Surabaya (Sumber Gambar : Nu Online)

Terpilih Secara Aklamasi, Farid Afif Pimpin GP Ansor Surabaya

Usai pemilihan, Aris Yusuf Ketua GP Ansor Anak Cabang Kecamatan Karanpilang Kota Surabaya ? menjelaskan, dari hasil musyawarah yang yang begitu singkat para Ketua Ancab GP Ansor Surabaya memilih sahabat Farid Afif sebagai ketua PW GP Ansor Kota Surabaya.

? "Walaupun musyawarah begitu singkat, tapi kami yakin musyawarah memilih sahabat Afif tersebut sudah tepat," ungkapnya di Surabaya, Senin (8/5).

Muhammad Farid Afif Ketua GP Ansor Surabaya yang baru terpilih mengucapkan rasa terima kasih atas amanah yang telah diberikan kepadanya untuk memimpin GP Ansor Surabaya. Namun, menurutnya amanah tersebut tidak ringan, oleh karena itu dirinya mengajak para sahabat GP Ansor Kota Surabaya untuk bersama-sama mengemban amanah tersebut.?

Haedar Nashir

"Kedepan, tantangan GP Ansor tidaklah ringan, apalagi di tengah wilayah perkotaan seperti Surabaya, oleh karena itu kami akan berusaha bersama-sama akan meningkatkan konsolidasi dan membuat beberapa program,” ujar Afif. ?

Afif berharap kepada tim formatur agar dapat memilih pengurus periode 2017-2021 yang siap bekerja. "Saya ingin, tim formatur itu memilih pengurus cabang yang siap bekerja dan siap bekerja sama untuk priode kedepan, saya akan berusaha menyatukan tangan sahabat semua Ansor, untuk bersama-sama melangkah dalam menjaga amanah para ulama dan anggota Ansor, " pungkasnya. (Red.Zunus)

Haedar Nashir

Dari Nu Online: nu.or.id

Haedar Nashir Humor Islam, Meme Islam Haedar Nashir