Prihatin Kasus Yuyun, NU Surabaya Desak DPRD Tetapkan Perda Miras

Jakarta, Haedar Nashir - Pengurus NU Kota Surabaya menyatakan prihatin atas kasus pemerkosaan dan kekerasan yang menimpa Yuyun (14 th) oleh 14 pemuda/remaja yang dipengaruhi minuman keras. Pihak NU Kota Surabaya karenanya kembali mendesak DPRD Surabaya agar segera menetapkan Rencana Peraturan Daerah terkait pelarangan minuman beralkohol di Surabaya.

"Pengesahan ini sekaligus sebagai gerakan sosial nyata untuk diikuti daerah-daerah lainnya di Indonesia, dari Surabaya menuju Indonesia bebas dari mihol," kata Ketua NU Surabaya Muhibbin Zuhri di Aula PCNU Surabaya, Sabtu (7/5).

Prihatin Kasus Yuyun, NU Surabaya Desak DPRD Tetapkan Perda Miras (Sumber Gambar : Nu Online)

Prihatin Kasus Yuyun, NU Surabaya Desak DPRD Tetapkan Perda Miras

NU Surabaya menilai tragedi Yuyun merupakan peringatan yang jelas bagi semua warga bangsa bahwa miras merupakan sumber masalah kejahatan dan kerusakan lain.

Haedar Nashir

"Kita sangat sedih mendengar kejadian yang memilukan itu. Kasus pemerkosaan dan kekerasan yang dilakukan oleh 14 pemuda/remaja yang dipengaruhi miras. Tragedi ini sangat menyayat rasa kemanusiaan kita. Betapa manusia dengan mudahnya menjadi lebih hina dari hewan dan bisa sejahat iblis, karena pengaruh miniman keras,” ungkapnya.

Haedar Nashir

Kasus serupa telah banyak terjadi. Demikian juga dengan kasus-kasus kejahatan lain akibat pelaku di bawah pengaruh minuman beralkohol di antaranya pemerkosaan, perampokan, pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, dan lainnya.

"Cukup kasus Yuyun menjadi tragedi terakhir bagi bangsa ini. Ini pelajaran yang sangat terang dari Allah swt kepada bangsa ini," tambahnya.

Ia menyayangkan adanya sementara pihak termasuk aparat pemerintah, wakil rakyat, pengamat yang masih enggan mengesahkan regulasi pelarangan total mihol ini. Menurutnya, mereka berdalih bertentangan dengan norma legislasi, melawan aturan di atasnya, pendapatan negara-daerah, dan lain-lain.

"Mereka ini seperti sedang menyuarakan kepentingan pengusaha mihol dan mengabaikan ancaman serius bagi rakyatnya. Apakah kita menunggu anak-anak kita, istri, saudara perempuan, atau keluarga kita menjadi korban selanjutnya. Regulasi apa pun yang mengandung pembolehan produksi, peredaran, dan konsumsi mihol harus segera dicabut demi hukum dan kepentingan nasional-kemanusiaan. Karena peraturan apa pun itu semua bertentangan dengan Pancasila, terutama sila pertama,” tegasnya.

NU Surabaya juga mendukung pernyataan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang menyarankan perlunya aturan yang jelas dan tegas mengenai pelarangan mihol. Pihaknya juga mengapresiasi sikap DPD RI yang sedang mematangkan rencana pembuatan UU pelarangan mihol. (Red Alhafiz K)

Dari Nu Online: nu.or.id

Haedar Nashir Sunnah Haedar Nashir

Ormas-Ormas Islam Indonesia Dukung Pemerintah Bubarkan HTI

Jakarta, Haedar Nashir?



Sekitar 13 oraganisasi massa (ormas) Islam yang tergabung di Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) mendukung pemerintah untuk membubarkan HIzbut Tahrir Indonesia. ? Pernyataan tersebut disampaikan di gedung PBNU, Jakarta, Kamis (1/6).

Ormas-Ormas Islam Indonesia Dukung Pemerintah Bubarkan HTI (Sumber Gambar : Nu Online)

Ormas-Ormas Islam Indonesia Dukung Pemerintah Bubarkan HTI

Ketiga belas ormas Islam tersebut adalah Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Mathlaul Anwar, Ittihadiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Ikadi, Azzikra, Syarikat Islam Indonesia, Alwashliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Persatuan Ummat Islam, dan HBMI.?

Pernyataan ormas-ormas tersebut disampaikan Sekretaris Umum LPOI ? Lutfi A. Tamimi didampingi Ketua Umum LPOI KH Said Aqil Siroj dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia ? Wiranto dan Ketua DPD RI Osman Sapta Odang.?

Selain mendukung pembubaran HTI, LPOI juga mendukung untuk menjaga keutuhan NKRI, mendukung presiden untuk mengemban jabatan sampai akhir periode, pemberantasan narkoba, dan terorisme.?

Berikut pernyataan lengkap LPOI tersebut.?

Haedar Nashir

Haedar Nashir

1. Membela dan menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Mendukung Presiden sebagai kepala negara yang dipilih secara konstitusional sampai masa jabatannya berakhir.?

3. Mendukung upaya pemerintah dalam memerangi terorisme dan radikalisme dalam segala bentuk.

4. Mendukung pemerintah dalam memerangi narkoba dan korupsi

5. Menindak tegas ormas-ormas radikal dan media sosial yang memecah belah bangsa

6. Lembaga Persahabatan Ormas Islam mendukung Pemerintah Republik Indonesia membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia.?

(Abdullah Alawi)

Dari Nu Online: nu.or.id

Haedar Nashir Pahlawan, AlaSantri Haedar Nashir

Pendidikan Jadi Kelinci Percobaan, Ribuan Warga NU Cirebon Ikuti Aksi Tolak Kebijakan FDS

Cirebon, Haedar Nashir - Ribuan warga nahdliyin Kabupaten Cirebon mengikuti aksi tolak kebijakan Full Day School (FDS). Aksi yang digelar di lapangan petiraksa Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon pada 30 Agustus 2017 ini dihadiri lebih dari 17.000 warga nahdlyin se-Kabupaten Cirebon.

Acara ini bertujuan agar presiden menghentikan permendikbud nomor 23 tahun 2017 tentang hari sekolah yang merugikan pesantren dan madrasah diniyah.

Pendidikan Jadi Kelinci Percobaan, Ribuan Warga NU Cirebon Ikuti Aksi Tolak Kebijakan FDS (Sumber Gambar : Nu Online)

Pendidikan Jadi Kelinci Percobaan, Ribuan Warga NU Cirebon Ikuti Aksi Tolak Kebijakan FDS

Hal ini sama seperti apa yang disampaikan oleh Ketua PCNU Kabupaten Cirebon H Aziz Hakim Siradj. Dalam sambutannya ia menyampaikan bahwa permendikbud nomor 23 tahun 2017 merugikan pesantren dan madrasah diniyah.

"Mulai besok saya pastikan bahwa permendikbud no 23 tahun 2017 harus dicabut karena itu sangat merugikan pondok pesantren dan madrasah diniyah," ujarnya.

Haedar Nashir

Haedar Nashir

Kang Aziz juga menambahkan bahwa pendidikan kita jangan jadi kelinci percobaan. "Bahwa pendidikan kita tidak boleh dijadikan kelinci percobaan oleh orang orang yang berkepentingan," pungkasnya. (Kustano/Alhafiz K)

Dari Nu Online: nu.or.id

Haedar Nashir Santri Haedar Nashir

PBNU: BNPT dan Kemenkominfo Tidak Perlu Ragu

Jakarta, Haedar Nashir. Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menyatakan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kemenkominfo tidak perlu khawatir perihal pemblokiran situs bermuatan provokasi dan hasutan. Menurut Kang Said, pemblokiran itu memang kewenangan keduanya sebagai tangan pemerintah.

“NU sudah paham betul kalau kelompok Wahabi ini dibiarkan pasti selangkah lagi mereka menjadi teroris,” kata Kang Said saat diskusi bertajuk “Media Islam, Demokrasi, dan Gerakan Terorisme: Respon NU Terhadap Situs Radikal” di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (10/4) siang.

PBNU: BNPT dan Kemenkominfo Tidak Perlu Ragu (Sumber Gambar : Nu Online)

PBNU: BNPT dan Kemenkominfo Tidak Perlu Ragu

Mereka bergerak bebas pascareformasi. Mereka mengalirkan dana dari pengusaha-pengusaha Arab Saudi yang tergabung dalam WAMI, asosiasi pengusaha Wahabi.

Haedar Nashir

Wahabi, kata Kang Said, tidak mengajarkan teror, tetapi ajarannya sangat radikal. Kalau tidak begini, salah, sesat, neraka. Kalau begitu, kelompok di luar mereka halal untuk dibunuh. Tinggal kesempatan, keberanian, rasa tega. Kalau sempat, berani, dan tega, mereka akan membunuh siapapun.

“Jangan sampai api dalam sekam ini berkembang besar. Sebaiknya memang diantisipasi dini. Mari kita tingkatkan kewaspadaan. Musuh kita sama. Ancaman kita pun sama,” kata Kang Said.

Haedar Nashir

Sementara Kepala BNPT Komjen Saud Usman Nasution menyambut baik dukungan kelompok Nahdlatul Ulama. “Dengan dukungan NU, alhamdulillah sudah puluhan juta orang di belakang BNPT,” kata Saud.

Kami tidak bisa sendirian. Kami sudah melakukan kerja sama dengan 17 perguruan tinggi agama Islam negeri. Terus terang, kalau sendirian kami tidak sanggup. “Kami berikut karyawan hanya berjumlah 55 orang. apa artinya jumlah segitu.”

Ia menceritakan bahwa selama ini BNPT dicecar banyak pihak. Banyak anggota DPR mempertanyakan usulan pemblokiran situs bermuatan negatif oleh BNPT. Kementerian Agama RI justru tampak kurang tegas. Ada pula pihak tertentu yang menuding rekomendasi BNPT ini merupakan konspirasi Amerika.

Belum lagi Ustadz Arifin Ilham yang melayangkan surat terbuka kepada BNPT. Menurutnya, BNPT menghalangi syiar Islam. “Apa pula semua ini. Saya pusing. Padahal ini bahaya terorisme sudah di depan mata,” kata Saud.

Staf Ahli Menkominfo Prof DR Henri Subiyanto yang juga hadir sebagai narasumber menegaskan bahwa BNPT secara hukum memiliki kewenangan dalam melakukan pemantauan dan penilaian terhadap perkembangan di masyarakat yang ditilik dari sisi potensi kerawanan terorismenya.

“Secara de facto BNPT memiliki kelembagaan dengan personal yang memiliki kemampuan dalam penanganan dan pencegahan terorisme dan mampu memantaunya. Hal yang menjadi target pantauan merupakan hal-hal yang terjadi di masyarakat baik di dunia nyata maupun di dunia maya maupun saluran komunikasi lain,” kata Henri, pengajar di Universitas Airlangga. (Alhafiz K)

Dari Nu Online: nu.or.id

Haedar Nashir Tegal Haedar Nashir

Poros Muda NU Banten Libatkan Cagub dan Cawagub Banten dalam Aksi Lawan Korupsi

Jakarta, Haedar Nashir - Generasi NU dan seluruh komponen gerakan muda yang tergabung dalam Poros Muda NU Banten berencana menggelar aksi penandatanganan pakta integritas cagub dan cawagub Banten lawan korupsi, Ahad (4/12) siang. Aksi ini diadakan dalam rangka menyambut 9 Desember sebagai Hari Antikorupsi Internasional.

“Setiap para peserta yang hadir lebih awal akan mendapatkan buku Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi terbitan Lakpesdam PBNU,” kata Koordinator Poros Muda NU Banten Cecep Ahmad Khudori.

Poros Muda NU Banten Libatkan Cagub dan Cawagub Banten dalam Aksi Lawan Korupsi (Sumber Gambar : Nu Online)

Poros Muda NU Banten Libatkan Cagub dan Cawagub Banten dalam Aksi Lawan Korupsi

Kegiatan ini akan diisi dengan peluncuran aplikasi digital JAGA dan peluncuran Gerakan Pesantren Antikorupsi se-Banten. Cecep mengajak segenap warga Banten untuk terlibat dalam aksi ini.

Aksi ini rencananya akan dihadiri oleh pasangan cagub dan cawagub Banten H Wahidin Halim-H Andika Hazrumy dan H Rano Karno-H Embay Mulya Syarif. Aksi ini juga diramaikan oleh seluruh jaringan NU se-Banten, pesantren, partai politik, OKP, organisasi kemahasiswaan, ormas dan masyarakat umum.

Haedar Nashir

Aksi ini juga rencananya dihadiri Ketua KPK Agus Raharjo, Komisioner Bawaslu Pusat Daniel Zuchron, Ketua PWNU Banten Sholeh Hidayat, Kapolda Banten Brigjen Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten E Shahputra.

Haedar Nashir

Mereka akan melangsungkan aksi ini di Gedung PWNU Banten Jalan Raya Jakarta Kemang, Penancangan, Cipocok Jaya, Kota Serang, Ahad (4/12) pukul 13.00-16.00. (Red Alhafiz K)

Dari Nu Online: nu.or.id

Haedar Nashir Pertandingan, Warta Haedar Nashir

Hari Ini, Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung PWNU DKI Jakarta

Jakarta, Haedar Nashir - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi DKI Jakarta mengadakan istighotsah, Ahad (13/8). Setelah istighotsah puluhan nahdliyin ini mengikuti upacara peletakan batu pertama pembangunan kantor PWNU DKI Jakarta di Jalan Utan Kayu Raya Nomor 112 Jakarta.

Rais Syuriyah PWNU DKI Jakarta KH Mahfudz Asirun mengatakan, pilihan hari Ahad adalah sesuai dengan penciptaan gunung oleh Allah SWT dengan harapan nantinya agar PWNU Jakarta akan kokoh seperti gunung.

Hari Ini, Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung PWNU DKI Jakarta (Sumber Gambar : Nu Online)

Hari Ini, Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung PWNU DKI Jakarta

Turut hadir dalam acara itu Ketua PBNU H Eman Suryaman, Ketua PWNU DKI Jakarta H Saefullah yang Sekda DKI Jakarta, pengurus harian syuriyah dan tanfidziyah, serta perwakilan dari banom dan lembaga di lingkungan PWNU DKI Jakarta.

Saefullah menyampaikan agar pembangunan nanti dapat lebih bermanfaat khususnya bagi warga NU di Jakarta, maupun secara umum bagi masyarakat Jakarta.

Haedar Nashir

Haedar Nashir

Ia berpesan kepada hadirin agar membantu dengan doa, terutama agar cita-citanya selanjutnya yaitu akan menggunakan tanah di sekitar Kuningan, Jakarta Selatan untuk pengembangan ekonomi dan pendidikan bagi Nahdlatul Ulama.

"Kita berharap apapun yang kita perbuat kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk umat sekaligus dalam rangka ikut perintah PBNU dalam upaya mengembangkan potensi ekonomi dan pendidikan warga NU," ujar Saefullah.

Hadir dalam acara ini KHMahfudz Asirun, KH Ibrahim Karim, KH Ibnu Abidin, KH Shodiqin Maqsudi, KH Syaroni Hadi, KH Lukmanul Hakim, para kiai dan pengurus NU lainnya. (Red Alhafiz K)

Dari Nu Online: nu.or.id

Haedar Nashir Aswaja, Berita, Pertandingan Haedar Nashir

Pergunu: Guru di Jakarta Masih Dipandang Sebelah Mata

Jakarta, Haedar Nashir

Pimpinan Wilayah Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) DKI Jakarta menyatakan prihatin dengan kondisi dan perhatian terhadap guru di DKI Jakarta. Ada beberapa indikator yang dinilai menjadi bukti bahwa guru di ibu kota negara ini masih dipandang sebelah mata.

Pergunu: Guru di Jakarta Masih Dipandang Sebelah Mata (Sumber Gambar : Nu Online)

Pergunu: Guru di Jakarta Masih Dipandang Sebelah Mata

“Masih ada guru DKI Jakarta yang hanya mendapatkan gaji 300 ribu per bulan, padahal biaya hidup di Jakarta cukup tinggi. Bagaimana mereka bisa menghidupi keluarganya, menjamin kehidupan yang layak untuk anaknya, serta jaminan pendidikan yang berkelanjutan untuk anak turunnya?” kata Ketua PW Pergunu Aris Adi Leksono dalam siaran pers, Rabu (4/5).

Ia menambahkan, tahun 2015 kemarin gaji guru honorer terlambat bayar hingga 10 bulan. Bahkan, di tahun 2016 belum ada kepastian honor untuk guru honorer di lingkungan Kementerian Agama. Tunjangan kesejateraan daerah (TKD) juta tak diterima semua guru, terutama guru yang lingkungan Kementerian Agama.

Haedar Nashir

“Padahal guru DKI Jakarta adalah sama mendidik anak Jakarta. Bahkan beban kerja guru Kementerian Agama lebih besar daripada lainnya dalam hal menanamkan akhlak dan moral pada generasi penerus bangsa,” ujarnya.

Haedar Nashir

Menurut Aris, terbitnya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 235 Tahun 2015 tentang Honorarium Guru Non Pagawai Negeri Sipil Dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Sipil semakin menambah kesenjangan perlakuan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap guru honorer, terutama bagi guru di sekolah swasta, apalagi bagi guru honorer di lingkungan Kementerian Agama.

Karena itu, Pergunu DKI meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta agar dapat memutuskan regulasi yang dapat memperhatikan nasib guru, secara berkeadilan tanpa dikotomi negeri-swasta, Diknas-Kemenag.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pemangku kebijakan juga diharapkan bisa menjadi “rumah besar” pelayanan pendidikan di Jakarta yang berkeadilan dengan langkah konkret memberikan TKD untuk semuan Guru dan UMP untuk semua Guru.

“Untuk itu, Pemerintah Pusat, Pemprov DKI Jakarta, Dinas Pendidikan, dan Kementerian Agama perlu menerbitkan peraturan bersama untuk guru sebagai wujud sinergi kebijakan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru di DKI Jakarta. Jakarta adalah daerah khusus, dengan APBD yang sangat besar, sangat memungkinkan menebitkan peraturan dengan pendekatan leg spesialis,” papar Aris.

PW Pergunu DKI Jakarta, Selasa (3/5) lalu juga menggelar Seminar Nasional dan Rembug Guru Jakarta, sebagai respon terhadap proses pendidikan yang tidak merata antara pendidikan di bawah naungan Pemerintah Provinsi dan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama.

Tema yang diusung pada seminar yang berlangsung di gedung Sertifikasi Guru Universitas Nasional Jakarta (UNJ) Lantai 9, Jakarta tersebut adalah "Merajut Konsepsi Pendidikan Holistik dan Berkeadilan". (Mahbib)

Dari Nu Online: nu.or.id

Haedar Nashir Syariah, Pesantren, Kyai Haedar Nashir